<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=zT0Lu1hNdI20fn" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Daftar / Login

BISNIS

Termasuk Pendidikan, Ragam Jasa hingga Sembako yang Kena PPN Tuai Kontroversi

6 days ago  •  64 Melihat  •  25 Menyukai  •  4 Komentar  •  15 Kuis  •  0 Bagikan

PPN Pendidikan/ Foto: detik.com

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini dipicu oleh rencana Pemerintah yang akan mengenakan PPN untuk kategori jasa, dimana saat ini ada 11 kelompok jasa yang masih bebas PPN, salah satunya adalah 'pendidikan'. 

PPN yang akan diberlakukan pada jasa pendidikan ini cukup mengejutkan sejumlah pihak terutama masyarakat. Padahal sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN, yang tertuang dalam UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Pemberlakuan PPN terhadap pendidikan ini terdaftar dalam Rancangan (draft) Undang-Undang (RUU) KUP yang tengah disusun oleh Pemerintah. Dalam Pasal 2 disebutkan kelompok jasa pendidikan yang akan dikenakan PPN, mulai dari jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti 'jasa penyelenggaraan pendidikan umum', 'penyelenggaraan keagamaan', 'pendidikan akademik' dan 'pendidikan profesional'. 

Bahkan, tertulis juga 'jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah', termasuk 'non formal' dan 'informal'. Wah, sangat kompleks yah? 

PPN Pendidikan/ Foto: Suara Pakar

Pastinya, maka tak heran jika keputusan dalam RUU ini cukup kontroversial di kalangan masyarakat maupun sejumlah pihak lainnya. Adapun pendidikan 'formal' terdiri dari jasa penyelengaraan Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah (SMP) dan Pendidikan Tinggi (SMA hingga Perguruan Tinggi). 

Sementara jasa penyelenggaraan 'Non Formal' terdiri dari jasa penyelengaraan pendidikan 'kecakapan hidup', pendidikan anak usia dini hingga pendidikan kepemudaan. Kemudian pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keteramilan dan pelatihan kerja serta kesetaraan. 

Untuk jasa penyelenggaraan pendidikan 'informal' terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Bentuknya tak lain seperti kegiatan belajar mandiri. Intinya, hampir seluruh aspek pendidikan atau edukasi, akan dikenakan PPN. 

Menuai Kritikan dari Berbagai Pihak 

Bhima Yudhistri/ Foto: Gatra

Pemberlakukan PPN terhadap pendidikan ini tentu menuai berbagai kritikan dari sejumlah pihak, apalagi masyarakat. Salah satu yang ikut berkomentar ialah Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yushistri. Ia menilai bahwa rencana ini (PPN Pendidikan) bertentangan dengan fokus Pemerintah memperbaiki kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Bukan malah memberikan solusi, tapi Pemerintah seakan ingin mencekik biaya pendidikan khususnya bagi masyarakat di kelas bawah. 

Ia juga heran mengapa Indonesia justru mengenakan PPN pada sektor pendidikannya, sementara banyak Negara yang mengecualikan PPN terhadap pendidikan. Jika alasannya hanya untuk kejar-kejaran soal penerimaan pajak jangka pendek, maka dinilai sangat tidak tepat. 

Karena bagi Bhima, pengenaan PPN pendidikan, sama saja membuat masyarakat di kelas bawah sudah jatuh kemudian tertimpa tangga. Sudah kena PPN sembako subsidi listrik mau dicabut, sekarang Pemerintah justru mau kejar PPN sekolah. 

Selain itu, berikut ini komentar-komentar masyarakat di Twitter yang juga pro kontra terhadap PPN pendidikan di RUU KUP. 

Jasa Lainya yang Juga Kena Pungutan PPN 

Jasa Kesehatan Medis/ Foto: kompas.com

1. Jasa Kesehatan Medis
2. Jasa Pelayanan Sosial
3. Jasa Pengiriman Surat dengan Perangk0 
4. Jasa Keuangan 
5. Jasa Asuransi
6. Jasa Penyiaran Tidak Bersifat Iklan
7. Jasa Angkutan Umum (Darat, Air, Udara)
8. Jasa Tenaga Kerja 
9. Jasa Telepon Umum dengan Uang Logam 
10. Jasa Pengiriman Uang dengan Wesel Pos

Jika ditotal, Pemerintah akan menetapkan 11 jasa yang dikenakan PPN. Sementara itu, ada enam jenis jasa 'Bebas PPN' yang tidak diubah dalam peraturan UU lama. Berikut daftarnya:

Jasa Keagamaan/ Foto: kompas.com

1. Jasa Keagamaan
2. Jasa Kesenian dan Hiburan
3. Jasa Perhotelan 
4. Jasa yang disediakan Pemerintah dalam rangka menjalankan Pemerintahan secara umum
5. Jasa Penyediaan Tempat Parkir 
6. Jasa Boga atau Katering 

Sembako (Barang Pokok) Juga Akan dikenakan PPN 

Sembako/ Foto: detik.com

Selain jasa pendidikan, Pemerintah juga akan memungut PPN dari bahan pokok dalam RUU KUP. Dalam draf aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN, itu berarti barang pokok akan dikenakan PPN.

Barang pokok yang tidak dieknakan PPN sebelumnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017. Barang pokok yang dimaksud seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi. 

Tarif PPN 

Adapun tarif umum tertulis dalam Pasal 7 Ayat 1 RUU KUP, Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dari saat ini yang berlaku sebesar 10 persen. Untuk PPN Multi Tarif tertuang dalam Pasal 7A Ayat 2 yang menuliskan bahwa dalam skema ini paling rendah dikenakan sebesar 5 persen dan paling tinggi 25 persen. Tarif tertinggi akan dieknakan untuk barang super mewah dan tarif terenda untuk barang kebutuhan pokok atau sembako. 

PPN/ Foto: MoneyKompas.com

Meskipun begitu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Prastowo Yustinus mengatakan, trif terendah dalam skema multi tarif ini tidak dieknakan untuk setiap jenis kebutuhan pokok. Terutama untuk pokok seperti beras dan minyak bisa dikenakan PPN hanya 1 persen.

Menurutnya, PPN final 1 persen sudah berlaku atas barang hasil pertanian tertentu. Maka tidak menutup kemungkinan skema ini bisa digunakan untuk barang sembako. So, gimana menurut kalian? 

Merespon hangatnya pro dan kontra publik di Twitter, Prsatowo Yustinus pun membuat 'thread' di Twitter untuk memberikan pemahaman, memupuk kesalahpahaman masyarakat dan meredam panasnya media sosial terkait PPN ini. Kalau kalian penasaran, bisa langsung klik gambar tangkapan layar berikut ini yah! 

PPN Thread by Prastowo Yustinus/ Foto: MoneyKompas.com

Intinya, Yustinus mengatakan kalau pemberlakuan PPN ini demi memperbaiki ekonomi Negara yang juga tengah terpuruk. Pemerintah pun berusaha menegakkan keadilan. Jadi, kamu pro atau kontra nih? 

Tulisan ini dibuat oleh tim PEWEFEED.COM dari berbagai sumber
Menyukai
(+1 Poin)
Komentar
(+3 Poin)
Kuis
(+20 Poin)

Paling Populer di newstainment

newstainment