<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=zT0Lu1hNdI20fn" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Daftar / Login

COVID-19

PPKM Darurat Berubah Nama Jadi PPKM Level 3 dan 4, Diperpanjang Hingga 26 Juli

6 days ago  •  43 Melihat  •  21 Menyukai  •  2 Komentar  •  0 Kuis  •  0 Bagikan

Nasib PPKM Darurat yang diterapkan sejak 3 sampai 20 Juli 2021 lalu sempat membuat masyarakat diambang dilema. Tak sedikit menginginkan PPKM Darurat diperpanjang lantaran kasus Covid-19 yang diperkirakan masih mengkhawatirkan, namun banyak juga yang ingin peraturan PPKM tersebut berakhir sehingga mereka bisa kembali mencari nafkah seperti biasa. 

PPKM diperpanjang hingga 26 Juli Mendatang, Jika Kasus Covid-19 Menurun Maka Mulai diberlakukan Kelonggaran



Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dalam jumpa persnya terkait evaluasi PPKM Darurat memutuskan bahwa PPKM diperpanjang hingga tanggal 26 Juli 2021 mendatang. Namun, ada sejumlah kabar menarik yang Presiden Jokowi umumkan, dimana Pemerintah akan mengevaluasi dengan ketat hingga tanggal 26 Juli mendatang, jika progress kasus Covid-19 semakin membaik (mengalami penurunan) maka akan dilaksanakan pembukaan bertahap mulai tanggal tersebut.  

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Jokowi dalam jumpa pers virtual. 

Istilah PPKM Darurat Berubah Menjadi PPKM Level 3 dan Level 4 Agar Tidak Terlalu Menakutkan

Lebih menariknya lagi, PPKM Darurat yang diperpanjang ini mengalami perubahan istilah. Perubahan istilah muncul dalam intruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Hal ini ditekankan oleh Mendagri Tito Karnavian pada Selasa, 20 Juli 2021 lalu yang mana aturan PPKM Level 4 akan berlaku hingga Minggu, 25 Juli mendatang. 

Karena keputusan penggantian istilah tersebut, banyak orang yang bertanya akan perbedaannya. Diketahui di awal pandemi Pemerintah sempat menerapkan istilah PSBB, kemudian berganti menjadi PPKM, lalu PPKM Darurat dan kini PPKM Level 3-4. 

Seluruh Peraturan PPKM Level 4 Masih Sama dengan PPKM Darurat yang diberlakukan Sebelumnya

Secara garis besar, berbagai aturan tersebut memiliki visi yang sama untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mencegah penularan Corona. Namun, perbedaan tampak dari pemberlakuan aturan WFH hingga jam operasional tempat usaha. Di sisi lain, PPKM Darurat dianggap menakutkan, sehingga Pemerintah mengganti namanya menjadi PPKM Level 3-4. 

Perbedaan PPKM Level 3 dan 4 Hanya dibedakan dari Jam Operasional Tempat Usaha

Aturan ini masih sama dengan PPKM Darurat, namun diberlakukan untuk daerah dengan level 4 dan level 3. Adapun level 4 dan 3 ini berdasarkan rekomendasi WHO soal stiuasi Corona di sebuah wilayah. Berikut penjelasannya: 

Level 3: Ada 5-150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan 2-5 kasus meninggal per hari 100 ribu penduduk di daerah tersebut. Sementara Level 4: Ada lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk. 

Semua pemberlakukan peraturan penerapan kegiatan PPKM Level 4 masih sama dengan PPKM Darurat. Seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online, kegiatan sektor non esensial 100 persen WFH (Work From Home), sektor esensial beroperasi maksimal 50 persen, sektor kritikal beroperasi 100 persen tanpa pengecualian. Kemudian, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong hingga pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional-nya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. 

Lalu, apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam, tempat makan, restoran, kafe dan sejenisnya hanya boleh memberlakukan take away atau delivery alias tidak menerima makan di tempat (dine-in). Mall hingga pusat perbelanjaan masih ditutup, kecuali akses ke restoran, supermarket hingga pasar swalayan. 

Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM Level 4 sampai pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan. Sehingga diharapkan masyarakat juga terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker hingga konsisten tidak keluar rumah jika tidak mendesak. 

DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 4, Bali Terapkan PPKM Level 3 

Dalam aturan tersebut, disebutkan beberapa wilayah masuk kriteria level 3 dan 4: 

1. DKI Jakarta: Kepualuan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. 

2. Banten: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang. 

3. Jawa Barat: Kabupaten Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, Bandung. Kemudian ada pula Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Sukabumi, Depok, Cirebon, Kota Cimahi, Bogor, Bekasi, Banjar, Bandung dan Tasikmalaya. 

4. Jawa Tengah: Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara dan Pekalongan. (Level 4): Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, Klaten, Kebumen, Grobogan, Banyumas, Kota Tegal, Surakarta, Semarang, Salatiga dan Kota Magelang. 

5. Daerah Istimewa Yogyakarta: (Level 3) Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. (Level 4) Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. 

6. Jawa Timur: (Level 3) Kabupaten Tuban, TreTrenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan.

(Level 4) Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

7. Bali: (Level 3) Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar. 

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pekerja di sektor esensial dan kritikal tidak perlu mengajukan kembali Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama perpanjangan PPKM Darurat.

Jadi, Mari Disiplin Menerapkan Protokol Kesehatan Agar PPKM Segera dilonggarkan

So, mari kita terus terapkan protokol kesehatan secara benar dan konsisten demi membantu upaya Pemerintah menangani pandemi Covid-19. Sehingga, PPKM Level 4 pun bisa mendapat kelonggaran mulai 26 Juli 2021 mendatang. 
 

Tulisan ini dibuat oleh tim PEWEFEED.COM dari berbagai sumber
Menyukai
(+1 Poin)
Komentar
(+3 Poin)
Kuis
(+20 Poin)

Paling Populer di newstainment

newstainment