<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=zT0Lu1hNdI20fn" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
Daftar / Login

PRESIDEN

Jokowi Terbitkan PP 3/2021, Masyarakat Wajib Ikut Perang Jika Diminta Negara?

1 month ago  •  718 Melihat  •  259 Menyukai  •  60 Komentar  •  116 Kuis  •  1 Bagikan

Militer Indonesia/ Foto: Mata-mata Politik

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Seiring dengan hal tersebut, beredar rumor bahwa masyarakat nantinya diwajibkan untuk ikut berperang jika suatu saat diminta oleh negara.

Menanggapi rumor tersebut, Jubir Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan PP 3/2021 bukan tentang program wajib militer seperti yang disangkakan sebagian orang. Meski begitu, dia tak menampik bahwa nantinya masyarakat akan direkrut untuk mengikuti pelatihan militer guna memperkuat dan memperbesar pasukan jumlah Indonesia.

“Untuk memperkuat TNI maka dibutuhkan Komponen Cadangan atau lebih mudahnya disebut tentara cadangan. Nah, kita berencana merekrut Komponen Cadangan dari seluruh rakyat Indonesia yang tertarik dan secara sukarela mau mendaftar,” ungkap Dahnil dalam acara Sapa Indonesia Malam, Kamis (21/1/2021)

Dahnil menambahkan, mereka yang tertarik menjadi Komponen Cadangan nantinya hanya akan menjalani pelatihan selama beberapa bulan. Setelah itu, peserta bisa kembali ke masyarakat dan akan dipanggil oleh negara jika dibutuhkan.

"Misal pekerjaannya adalah wartawan, lalu ikut komponen cadangan selama bulan dan dinyatakan lulus, setelah itu seseorang itu bisa kembali bekerja sebagai wartawan dan dinyatakan sebagai masyarakat sipil, jika tiba-tiba ada sebuah bencana besar atau peperangan, orang itu dipanggil oleh negara dan bertugas sebagai komponen cadangan maka dia disebut militer," ujar Dahnil Azhar.

Foto by: Pikiran Rakyat

Tahapan menjadi Komponen Cadangan

Dilansir dari Kompas.com, pembentukan Komponen Cadangan terdiri atas sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, hingga tahap penetapan. Tahapan seleksi sendiri meliputi seleksi administratif dan kompetensi yang terdiri dari proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap calon peserta.

Nantinya, Calon Komponen Cadangan yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Pelatihan dasar itu dilaksanakan pada lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan/atau kesatuan TNI.

Selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon Komponen Cadangan berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, perawatan kesehatan, dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Nantinya, calon yang dinyatakan lulus akan dilantik dan diminta mengucapkan sumpah/janji. Mereka yang sudah mengucap sumpah kemudian diberi surat keputusan pengangkatan sebagai Komponen Cadangan dan tanda kelulusan pelatihan dasar kemiliteran.

Foto by: Pinterest

Target 25.000 Komponen Cadangan untuk tahap 1

Dalam kesempatan lain, pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan sebanyak 25.000 orang untuk bergabung dalam program Komponen Cadangan tahap 1. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Bondan Tiara Sofyan

"Harapannya seperti itu (rekrut 25 ribu orang). Apakah nanti akan tercapai dalam berapa tahun, nanti tergantung anggarannya," ujar Tiara di kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Nah, apa kalian tertarik mendaftar jadi Komponen Cadangan?

Tulisan ini dibuat oleh tim PEWEFEED.COM dari berbagai sumber
Menyukai
(+1 Poin)
Komentar
(+3 Poin)
Kuis
(+20 Poin)

Paling Populer di newstainment

newstainment